Putusan 6 bulan penjara yang dijatuhkan oleh M.A. beberapa waktu yang lalu terhadap Fatimah Hutabarat sangat disayangkan, karena dinilai suatu penzoliman. Terkait kerusuhan Pilkada Taput Tahun 2008 yang lalu, murni adalah suatu demonstrasi masyarakat Taput ke KPU Taput agar dihentikannya penghitungan suara dan menuntut dibatalkannya Pilkada karena telah terjadi kecurangan dimana salah satunya adalah terjadinya penggelembungan suara untuk memenangkan salah satu calon pada saat itu. Yang diperjuangkan Fatimah Hutabarat adalah Aspirasi Masyarakat dan bersama rakyatlah Fatimah Hutabarat berorasi agar Pilkada Ulang dilakukan karena telah terjadi kecurangan. Bilamana terjadi kerusuhan yang menyangkut kearah anarkis, kita pikir ini tidaklah terlalu berlebihan (masih dalam batas yang wajar) bila kita membandingkan kerusuhan-kerusuhan selama pilkada di tanah air yang sama  memakan korban jiwa. Kericuhan yang terjadi adalah spontanitas dari masyarakat yang lagi marah pada saat itu karena aspirasi mereka tidak ditanggapi.

        Sehubungan dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Fatimah Hutabarat seperti yang dituduhkan kepadanya terhadap salah seorang anggota KPU Taput, tidaklah demikian adanya dan ini semua telah dibenarkan yang bersangkutan. Dalam sidang di PN Tarutung, bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak benar ada kekerasan yang dilakukan terhadapnya pada saat peristiwa kericuhan itu berlangsung. Dan ini dikuatkan PN Tarutung pada tanggal 30/09/2009 membebasmurnikan Fatimah Hutabarat atas tuduhan yang tidak benar itu dengan Keputusan No.104/Pid.B/2009/PN.TRT.

        Yang membuat kita “bingung” kenapa justru Jaksa Penuntut yang sangat getol untuk menindaklanjuti permasalahan ini sementara si korban sendiri mengaku terang-terangan tidak pernah merasa dilecehkan atau menerima kekerasan pada peristiwa kerusuhan tersebut. “Ada apa dengan hukum?” Tentu saja ada muatan politis yang bergantung didalamnya. Namun apapun ujung pangkalnya, hukum telah dijatuhkan. Sebagai masyarakat yang cinta demokrasi tentu kita hanya bisa prihatin terhadap hukum di Negara ini. Fatimah Hutabarat masuk LP bukanlah karena suatu tindakan kriminal, akan tetapi sebuah penzoliman yang telah disponsori oleh orang-orang yang selama ini menganggapnya sebagai “Momok” atau “Ancaman” atas kesalahan dan ketidakbenaran yang telah mereka lakukan di Taput.

        Kini kita kembali diuji tentang sulitnya memperjuangkan kebenaran dari sebuah demokrasi dan Fatimah Hutabarat masuk bui demi memperjuangkan “Aspirasi Masyarakat Tapanuli Utara” dimana beliau patuh terhadap hukum dan segala Undang-undang yang berlaku di Negara ini, terlepas dari kesalahan atau tidak, hanya masyarakatlah yang bisa menilainya.

        Yang pasti Pilkada Ulang di Taput yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bukri nyata bahwa kecurangan telah terjadi pada saat itu dan siapapun yang terlibat didalamnya untuk mensponsori kecurangan itu masih menjadi sebuah “misteri” sampai saat ini.

        Dan apa yang telah diperjuangkan Fatimah Hutabarat pada saat itu adalah sebuah konsekwensi dari mahalnya sebuah kebenaran… “Salam Restorasi!!!”

Ditulis Oleh :   BOB CANDRA  (Pengurus NasDem Kec. Tarutung) 28/05/2011