AMPDNews. 15 Aug 2010

Sengketa antara masyarakat Parlombuan desa Tapiannauli III Kecamatan Sipahutar dengan pihak PT.TPL (Toba Pulp Lestari Tbk) semakin berkepanjangan dan berlarut-larut. Hal ini ditandai dengan tidak henti-hentinya PT.TPL berupaya menguasai hutan rakyat dengan menjadikannya tanaman eucalyptus yang justru merugikan masyarakat.

Sementara itu pemerintah dalam hal ini sebagai pemberi konsesi Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) terhadap PT.TPL terkesan tutup mata apa yang terjadi sebenarnya pada masyarakat pemilik sah tanah adat. Sehingga penderitaan masyarakatpun semakin berkepanjangan dan komflikpun tak dapat dihindarkan, dimana pihak PT.TPL dengan dalih konsesi HPHTI yang diberikan pemerintah semakin merajalela melakukan aktivitas di atas tanah adat masyarakat Parlombuan.

Berbagai upaya sudah dilakukan masyarakat Parlombuan, mulai dari perundingan antara pihak, menyurati pihak yang berwenang bahkan demonstrasi ke berbagai instansi yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa. Namun penyelesaian sengketa hingga saat ini tidak pernah tercapai sesuai keinginan masyarakat Parlombuan. Bahkan pelanggaran kesepakatan yang pernah dicapai yaitu penyerahan seluas ± 300 Ha tanah untuk diusahai masyarakat Parlobuan dimana tanah tersebut dikelilingi pagar dan di dalamnya terdapat tanaman kopi rakyat, pada tanggal 13 Agustus 2010 telah dirusak oleh pihak PT.TPL. Menurut Jasper Pardede kepada AMPDNews, pengrusakan dilakukan oleh pihak PT.TPL untuk kemudian ditanami eucalyptus. Besoknya masyarakat Parlobuan melakukan aksi/demonstrasi  dan memblokade jalan disekitar areal tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, demonstrasi dan blokade masih berlangsung di areal tanah adat masyarakat Parlombuan. Salah seorang pejuang masyarakat Parlombuan Rudi Silaban mengemukakan, bahwa dengan adanya pengrusakan ini akan menimbulkan konflik semakin memanas di Parlombuan, dimana pihak PT.TPL telah mengangkangi hak-hak masyarakat disertai dengan politik adu domba yang semakin merusak tatanan sosial budaya masyarakat Parlombuan. Dalam hal ini, Rudi Silaban tetap mendampingi masyarakat Parlombuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat atas tanah ulayat tersebut agar segera dikembalikan, sebab sekian puluh tahun aktivitas PT.TPL di Parlombuan tidak ada yang dapat menguntungkan masyarakat justru menciptakan penderitaan masyarakat. Rudi Silaban dan Jasper Pardede juga menambahkan bahwa konflik di Parlombuan tidak akan berakhir hingga tanah adat tersebut kembali kepada masyarakat Parlombuan.

Penulis menanggapi hal ini merupakan masalah yang harus segera diselesaikan karena menyangkut kelangsungan hidup orang banyak. Parlombuan memang cukup terpencil untuk diamati secara langsung oleh para pihak yang berwenang dan berpenduduk hanya segelintir yang cukup mudah ditindas oleh penguasa yang cukup punya andil untuk itu. Namun masyarakat Parlombuan hidup di Negara kesatuan RI, di tanah leluhur mereka yang layak untuk diperhatikan dan punya hak yang patut dihargai.  Baik pemerintah, DPR ataupun instansi yang berwenang agar segera menyikapi hal ini agar masalah ini tidak berlarut-larut dan penderitaan masyarakat tidak berkepanjangan. Pemerintah sebagai pemberi konsesi harus bertanggungjawab dan segera mengkaji ulang dan mencabut segala rekomendasi yang diberikan kepada pihak PT.TPL sebab PT.TPL sudah melanggar ketentuan-ketentuan hukum adat, nasional maupun internasional. (Ferdinan Markus Simatupang, SH)