Sipahutar (AMPDNews)

Parlombuan Desa Tapiannauli III Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, sekitar 15 km dari pusat ibukota kecamatan yang berpenduduk ± 135 KK atau ± 700 jiwa dan mayoritas penduduknya bermarga Simanjuntak dan Pardede. Hail wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakatKonon leluhur mereka berasal dari Balige dan membuka perkampungan yaitu Raja Pangumban Bosi Simanjuntak di huta Aek Nauli dan Op.Pagar Batu Pardede di Lumban Ri. Makam kedua leluhur mereka masih terdapat disana, namun kedua perkampungan itu sudah berubah menjadi tanaman ecalyptus. Keturunan kedua marga ini selanjutnya membuka perkampungan Parlombuan dan menguasai areal di sekitarnya serta membuka perkampungan-perkampungan yang baru lebih kurang telah 13 generasi hingga sekarang.

Pada tahun 1975, pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan kabupaten Tapanuli Utara, meminta tanah-tanah ulayat ini untuk digunakan sebagai areal reboisasi dengan penanaman pinus. Masyarakat Parlombuan kemudian menyerahkan tanah ulayat tersebut kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan sebanyak 4 kali penyerahan seluas 3.445 Ha dengan jumlah piso-piso/pago-pago yang diberikan pemerintah pada saat itu kepada masyarakat sebesar Rp.5.252.500,-. Maka dibuatlah berita acara penggunaan piso-piso/pago-pago yang diketahui oleh Musda setempat dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Kemudian tanah adat/ulayat tersebut ditanami dengan tanaman pinus. Seperti diketahui kemudian bahwa areal ini sudah menjadi areal HPHTI PT. Indorayon Inti Utama yang sekarang berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL). Pihak TPL kemudian menebangi tanaman pinus tersebut beserta kayu alam yang terdapat di dalam areal tersebut dan menanaminya kembali dengan tanaman ecalyptus.

Maka komflikpun terjadi, dimana masyarakat Parlombuan mencoba mengusahai kembali areal bekas penebangan TPL dan merasa haknya telah digerogorti oleh pihak TPL. Namun pihak TPL bersikeras menguasai tanah tersebut dengan dukungan aparat dan pemerintah. Dengan berbagai cara pihak TPL mencoba mengintimidasi bahkan kekerasan terhadap masyarakat Parlombuan serta menjalankan politik adu domba (pecah belah) sehingga masyarakat Parlobuan saling curiga mencurigai walaupun mereka masih terjalin ikatan kekerabatan.

Dengan kondisi yang demikian, perekonomian masyarakat Parlombuan yang seharusnya makmur karena mempunyai kekayaan alam yang sangat luas, kini semakin merosot, dimana mereka pada saat ini umumnya menjadi buruh di tanah sendiri. Hal inilah yang membuat komflik yang berkepanjangan dari tahun ke tahun hingga saat ini tidak ada realisasi yang menguntungkan masyarakat.

Padahal Undang-undang menyebutkan Negara menjamin kesejahteraan rakyat. Dengan demikian sangatlah wajar dan patut diperhatikan perjuangan masyarakat Parlombuan meminta kembali tanah-tanah adat mereka kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan PT.TPL.

Akhirnya penulis mengharapkan peran serta segenap lapisan masyarakat baik pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, perantau, LSM, Ormas, Pers, aktivis, mahasiswa dan berbagai pihak untuk mendukung masyarakat Parlombuan dan memberi perhatian yang besar terhadap komflik ini, sehingga masalah ini tidak berkepanjangan dan berlarut-larut yang semakin merugikan masyarakat Parlombuan. (Ferdinan Markus Simatupang,SH)