ALIANSI MASYARAKAT TAPANULI UTARA MENGGUGAT

1 Komentar

Mendampingi mahasiswa yang mengadakan demonstrasi di gedung DPRD Taput yang sudah digelar mulai tanggal 18 Juli 2011 hingga 25 Juli 2011, maka berbagai lapisan masyarakat termasuk LSM-AMPD, SPSI, PNS dan mahasiswa bergabung dengan nama Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara yang dimotori oleh Drs.Alpa Simanjuntak,M.Pd, Ir.Lunggor Panggabean, Sofian Simanjuntak (PNS), Goksan Simbolon, Markus Simatupang,SH, Jhonson Sihombing, SH (AMPD), Sarwedi Gultom (Masyarakat), Albert Simorangkir (SPSI), Panca N. Dongoran, Gerhana Tumanggor, Year Sinambela (Mahasiswa/Formatur) menyampaikan sikap kepada DPRD atas setiap persoalan yang terjadi di Tapanuli Utara termasuk kebijakan pemerintah (Bupati) yang tidak pro terhadap masyarakat.

Adapun persoalan yang dimaksud dilampirkan dalam Suara Aliansi Masyarakat Taput Menggugat sbb:

A.   KEBIJAKAN BUPATI YANG TIDAK PRO RAKYAT

  1. Pembangunan Kantor Buipati yang menghabiskan anggaran sebesar Rp.18 milyar, di tengah keterpurukan rakyat yang masih miskin dengan sebahagian besar rakyatnya masih memakan Beras Miskin (Raskin).
  2. Tidak adanya pembenahan infastruktur yang berkualitas yang sangat vital bagi kelangsungan hidup rakyat, seperti jalan dan jembatan yang banyak rusak, irigasi pertanian yang banyak tidak berfungsi dengan baik.
  3. Hasil audit BPK tidak pernah dipublikasikan oleh DPRD Taput, seolaholah ada kerja sama pihak eksekutif dan legislative (konsorsium).
  4. Silpa APBD Tapanuli Utara T.A. 2010 sebesar Rp.53 millyar, apakah karena efisiensi atau ketidakmampuan SKPD, sedangkan banyak pembangunan yang belum terealisasi dengan alas an anggaran terbatas.
  5. Adanya indikasi mark-up dalam proyek-proyek Pemkab Taput, seperti dalam proyek pengadaan sepeda motor Kepala Desa yang tidak transparan dan cacat hukum, dan diduga banyak dimonopoli oleh keluarga besar Torang Lumbantobing.
  6. Proyek di Tapanuli Utara diduga dimonopoli oleh keluarga besar bupati.
  7. Nepotisme bupati Tapanuli Utara melalu: Sekretaris Daerah adalah ipar bupati (anak tulangnya) dan Kabag. Umum adalah ipar bupati (adik istri bupati).
  8. Pemda tidak peduli dengan honor Kepala Desa di Tapanuli Utara, karena honor Kepala Desa jauh lebih kecil disbanding gaji Sekretaris Desa dan Sekretaris Desa sudah berobah menjadi staf Kantor Camat.
  9. Adanya silpa anggaran tahun 2009 sebesar Rp.59 millyar.

 

B.  PENINDASAN TERHADAP PNS DAN PENDIDIKAN

  1. Mutasi PNS dan pejabat eselon yang sewenang-wenang tidak sesuai dengan system dan mekanisme pembinaan PNS. Seperti pada kasus bapak Sihite guru SMA Negeri Pagaran dan istrinya ibu H.Pakpahan pegawai SMA Negeri Pagaran. Bupati melalui BKD dan dinas pendidikan memaksa pisah ranjang dengan memindahkan satu di Pangaribuan dan satu ke Parmonangan, anak-anaknya entah kemana. Dan ada ratusan PNS yang bernasib sama.
  2. Ada ratyusan PNS yang dimutasi dengan periode yang sangat singkat (triwulan), yang artinya bisa seorang PNS dimutasi sebelum Raport Tahunan Pegawai keluar.
  3. Tidak dieksekusinya hasil Putusan PTUN tentang gugatan mutasi PNS. Artinya bupati sebagai tergugat tidak mengakui Putusan PTUN dan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.
  4. Terjadinya pembodohan dalam dunia pendidikan di Tapanuli Utara dengan adanya rekayasa penaikan persentase kelulusan siswa dengan memberikan kunci jawaban Soal UN kepada murid kepada pengawas ujian.

 

 

C.   KASUS DUGAAN KORUPSI BUPATI DAN PEJABAT TERKAIT

  1. Pembangunan air minum di Sipahutar yang sudah tiga tahun dengan anggaran Rp. 5 millyar lebih sampai sekarang belum beroperasi, kembali dianggarkan untuk perawatan.
  2. Usut tuntas pengadaan kereta dinas Kepala Desa sebanyak 242 unit tanpa tender.
  3. Usut tuntas dugaan korupsi pembangunan pajak Siborong-borong lebih Rp.14 millyar dan pajak pagaran Rp.2,8 millyar.
  4. Usut dana bantuan sosial PAPBD tahun 2008 sebesar Rp.1,2 millyar yang diduga digunakan untuk dana kampanye Toluto.
  5. Usut tuntas DAU Desa yang telah bermasalah sejak tahun 2004 sampai tahun 2011 (semenjak Torang Lumbantobing menjadi bupati sampai sekarang.
  6. Usut tuntas aliran dana abadi pendidikan sebesar Rp.1 millyar.
  7. Usut tuntas masalah Paket Natal tahun 2008.
  8. Usut tuntas dana Pentas Seni, sementara dana yang diberikan hanya salam tempel tanpa memperdulikan kerugian yang dialami Camat dan jajarannya dan hanya ajang kampanye terselubung untuk Torang Lumbantobing di Pilkada periode keduanya.
  9. Dana Perobatan Bupati Tapanuli Utara sebanyak Rp.550,- telah melanggar PP. No.109 Tahun 2000 pasal 8.
  10. Usut tuntas harta kekayaan Torang Lumbantobing yang diduga dari korupsi menjadi bupati. Inilah harta bupati yang sangat fantastis. Waktu mendaftar menjadi calon bupati Taput periode 2009-2014 harta kekayaan bupati Torang Lumbantobing adalah Rp.850 juta. Dalam tempo tiga tahun, kekayaannya melonjak sangat cepat, yaitu berupa harta bergerak dan tidak bergerak (tanah dan bangunan) sebagai berikut :

Ø  Tanah dan bangunan di Siarang-arang (Vanana Garden) seluas 12 ha.

Ø  Tanah di Huta Namora seluas 10 ha.

Ø  1 unit rumah di jalan Patuan Anggi, Tarutung.

Ø  4 unit rumah di jalan Sisingamangaraja, Tarutung.

Ø  1 unit rumah di Tangsi depan Kantor Pengadilan Negeri Tarutung.

Ø  Rumah di jalan Diponegoro Tarutung (Salon).

Ø  Rumah di jalan Gelas Medan.

Ø  Rumah di jalan Gaperta Medan.

Ø  Rumah di Medan Baru.

Ø  Tanah di Panganan Lombu 25 m x 200 m = 5.000 m2

Ø  Belum termasuk Deposito Bupati.

 

D.   PEMBOHONGAN PUBLIK

Masyarakat Taput lebih kurang 90% hidup dari pertanian namun pemerintah tidak pernah serius untuk meningkatkan pembangunan pertanian.

  1. Petani kopi sudah bertahun-tahun mengeluh atas penyakit kopi yakni biji busuk, namun pemerintah tidak pernah memberikan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi petani, sehingga petani kopi yang ada di sejumlah kecamatan harus menanggung sendiri.
  2. Petani tembakau dibohongi, karena bupati melaporkan pengembangan pertanian tembakau di Pagaran seluas 32 ha menyerap anggaran sebesar Rp.500 juta lebih, namun masyarakat tidak pernah mengetahui apalagi menikmati. Yang ada justru tembakau bupati puluhan hektar di Vanana Garden Siarang-arang. Dana untuk pengeringan tembakau sebesar Rp.94 juta lebih tidak pernah ada, karena petani mengeringkan tembakaunya sendiri. Dana pembinaan kelompok tani tembakau Rp.190 juta lebih yang kenyataannya pemerintah tidak pernah ada pembinaan dari pemerintah untuk rakyat petani, bahkan terkesan pemerintah tidak mau tahu dengan masalah petani tembakau.
  3. Pemerintah juga melakukan pembohongan, menganggarkan Rp.80 juta pertanian lobak yang tidak jelas rimbanya.
  4. Pengembangan petani kakao juga tidak ada perhatian. Dan masih banyak lagi masalah yang dialami masyarakat petani.

 

E.   ANGGOTA DPRD SILUMAN

  1. Jumlah penduduk di mark-up 301.958 jiwa sesuai data yang diberikan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008, dan pada waktu yang sama bupati juga menandatangani jumlah penduduk berdasarkan data BPS sebanyak 272.000 jiwa. (Agar kejahatan ini dapat tertutupi maka Torang Lumbantobing menempatkan adik iparnya dan mantan ajudannya menduduki jabatan strategis di Dinas Catatan Sipil Tapanuli Utara).
  2. Artinya penggelembungan jumlah penduduk dari 272.000 jiwa menjadi 301.958 menambah beban Negara karena anggota DPRD dari 30 orang menjadi 35 orang. Sehingga 5 orang anggota siluman DPRD. Negara membiayai 5 anggota DPRD siluman.

 

F.   ISSU UTAMA    :   PEMERINTAH TAPUT GAGAL

  1. Turunan Issu :

Ø  Usut korupsi oleh Bupati dan kroni-kroninya;

Ø  Kebijakan pemerintah Taput tidak pro rakyat;

Ø  Pemutasian PNS yang sewenang-wenang dan tidak manusiawi oleh bupati;

Ø  Realita petani Taput yang sangat miskin tidak sesuai dengan visi dan misi pemerintah;

Ø  Bupati dinilai tidak cakap dan bijak dalam memimpin Tapanuli Utara;

Ø  Penebangan hutan yang merusak lingkungan hidup.

  1. Target :

Ø  Tolak laporan keuangan Bupati Tapanuli Utara Tahun 2010;

Ø  Eksekusi Putusan Mahkamah Agung tentang Gugatan PNS terhadap SK Pemutasian PNS oleh Bupati;

Ø  Terbongkarnya/tereksposnya kasus korupsi Bupati dan kroni-kroninya;

Ø  Terbongkarnya kebobrokan kinerja Bupati Taput;

Ø  Tertangkapnya pelaku kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan aksi damai pada tanggal 18 Juli 2011 di depan gedung DPRD.

  1. Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara Menggugat :

Ø  Rakyat Taput mendesak pihak Kejaksaan dan KPK untuk mengusut adanya indikasi korupsi di jajaran pemerintahan Tapanuli Utara;

Ø  Rakyat Taput menggugat pihak eksekutif, legislative dan judikatif yang tidak becus dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap rakyat Taput;

Ø  PNS Taput yang tertindas akan bersatu dan berkumpul untuk besikap merdeka melawan setiap penindasan oleh bupati;

Ø  Petani Taput siap untuk tidak menerima beras miskin (raskin) sebagai sikap yang merdeka atas ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kualitas dan teknologi pertanian di Taput;

Ø  Hapuskan premanisme di Taput yang dipakai sebagai pelindung pemerintah dan usut tuntas pelaku pengeroyokan terhadap mahasiswa.

Pernyataan ini disampaikan secara tertulis kepada DPRD Taput. Kepada Aliansi Masyarakat Taput diwakili juru bicara 5 orang : Alpa Simanjuntak, Sofian Simanjuntak, Goksan Simbolon, Sarwedi Gultom dan Gerhana Tumanggor, DPRD Taput berjanji akan menyikapinya dan akan memberikan jawaban dalam dua minggu ini.

ALIANSI MASYARAKAT TAPANULI UTARA MENGGUGAT

3 Komentar

       Mendampingi mahasiswa yang mengadakan demonstrasi di gedung DPRD Taput yang sudah digelar mulai tanggal 18 Juli 2011 hingga 25 Juli 2011, maka berbagai lapisan masyarakat termasuk LSM-AMPD, SPSI, PNS dan mahasiswa bergabung dengan nama Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara yang dimotori oleh Drs.Alpa Simanjuntak,M.Pd, Ir.Lunggor Panggabean, Sofian Simanjuntak (PNS), Goksan Simbolon, Markus Simatupang,SH, Jhonson Sihombing, SH (AMPD), Sarwedi Gultom (Masyarakat), Albert Simorangkir (SPSI), Panca N. Dongoran, Gerhana Tumanggor, Year Sinambela (Mahasiswa/Formatur) menyampaikan sikap kepada DPRD atas setiap persoalan yang terjadi di Tapanuli Utara termasuk kebijakan pemerintah (Bupati) yang tidak pro terhadap masyarakat.
Adapun persoalan yang dimaksud dilampirkan dalam Suara Aliansi Masyarakat Taput Menggugat sbb:

A. KEBIJAKAN BUPATI YANG TIDAK PRO RAKYAT

  1. Pembangunan Kantor Buipati yang menghabiskan anggaran sebesar Rp.18 milyar, di tengah keterpurukan rakyat yang masih miskin dengan sebahagian besar rakyatnya masih memakan Beras Miskin (Raskin).
  2. Tidak adanya pembenahan infastruktur yang berkualitas yang sangat vital bagi kelangsungan hidup rakyat, seperti jalan dan jembatan yang banyak rusak, irigasi pertanian yang banyak tidak berfungsi dengan baik.
  3. Hasil audit BPK tidak pernah dipublikasikan oleh DPRD Taput, seolaholah ada kerja sama pihak eksekutif dan legislative (konsorsium).
  4. Silpa APBD Tapanuli Utara T.A. 2010 sebesar Rp.53 millyar, apakah karena efisiensi atau ketidakmampuan SKPD, sedangkan banyak pembangunan yang belum terealisasi dengan alas an anggaran terbatas.
  5. Adanya indikasi mark-up dalam proyek-proyek Pemkab Taput, seperti dalam proyek pengadaan sepeda motor Kepala Desa yang tidak transparan dan cacat hukum, dan diduga banyak dimonopoli oleh keluarga besar Torang Lumbantobing.
  6. Proyek di Tapanuli Utara diduga dimonopoli oleh keluarga besar bupati.
  7. Nepotisme bupati Tapanuli Utara melalu: Sekretaris Daerah adalah ipar bupati (anak tulangnya) dan Kabag. Umum adalah ipar bupati (adik istri bupati).
  8. Pemda tidak peduli dengan honor Kepala Desa di Tapanuli Utara, karena honor Kepala Desa jauh lebih kecil disbanding gaji Sekretaris Desa dan Sekretaris Desa sudah berobah menjadi staf Kantor Camat.
  9. Adanya silpa anggaran tahun 2009 sebesar Rp.59 millyar.

B. PENINDASAN TERHADAP PNS DAN PENDIDIKAN

  1. Mutasi PNS dan pejabat eselon yang sewenang-wenang tidak sesuai dengan system dan mekanisme pembinaan PNS. Seperti pada kasus bapak Sihite guru SMA Negeri Pagaran dan istrinya ibu H.Pakpahan pegawai SMA Negeri Pagaran. Bupati melalui BKD dan dinas pendidikan memaksa pisah ranjang dengan memindahkan satu di Pangaribuan dan satu ke Parmonangan, anak-anaknya entah kemana. Dan ada ratusan PNS yang bernasib sama.
  2. Ada ratyusan PNS yang dimutasi dengan periode yang sangat singkat (triwulan), yang artinya bisa seorang PNS dimutasi sebelum Raport Tahunan Pegawai keluar.
  3. Tidak dieksekusinya hasil Putusan PTUN tentang gugatan mutasi PNS. Artinya bupati sebagai tergugat tidak mengakui Putusan PTUN dan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.
  4. Terjadinya pembodohan dalam dunia pendidikan di Tapanuli Utara dengan adanya rekayasa penaikan persentase kelulusan siswa dengan memberikan kunci jawaban Soal UN kepada murid kepada pengawas ujian.

C. KASUS DUGAAN KORUPSI BUPATI DAN PEJABAT TERKAIT

  1. Pembangunan air minum di Sipahutar yang sudah tiga tahun dengan anggaran Rp. 5 millyar lebih sampai sekarang belum beroperasi, kembali dianggarkan untuk perawatan.
  2. Usut tuntas pengadaan kereta dinas Kepala Desa sebanyak 242 unit tanpa tender.
  3. Usut tuntas dugaan korupsi pembangunan pajak Siborong-borong lebih Rp.14 millyar dan pajak pagaran Rp.2,8 millyar.
  4. Usut dana bantuan sosial PAPBD tahun 2008 sebesar Rp.1,2 millyar yang diduga digunakan untuk dana kampanye Toluto.
  5. Usut tuntas DAU Desa yang telah bermasalah sejak tahun 2004 sampai tahun 2011 (semenjak Torang Lumbantobing menjadi bupati sampai sekarang.
  6. Usut tuntas aliran dana abadi pendidikan sebesar Rp.1 millyar.
  7. Usut tuntas masalah Paket Natal tahun 2008.
  8. Usut tuntas dana Pentas Seni, sementara dana yang diberikan hanya salam tempel tanpa memperdulikan kerugian yang dialami Camat dan jajarannya dan hanya ajang kampanye terselubung untuk Torang Lumbantobing di Pilkada periode keduanya.
  9. Dana Perobatan Bupati Tapanuli Utara sebanyak Rp.550,- telah melanggar PP. No.109 Tahun 2000 pasal 8.
  10. Usut tuntas harta kekayaan Torang Lumbantobing yang diduga dari korupsi menjadi bupati. Inilah harta bupati yang sangat fantastis. Waktu mendaftar menjadi calon bupati Taput periode 2009-2014 harta kekayaan bupati Torang Lumbantobing adalah Rp.850 juta. Dalam tempo tiga tahun, kekayaannya melonjak sangat cepat, yaitu berupa harta bergerak dan tidak bergerak (tanah dan bangunan) sebagai berikut :
  • Tanah dan bangunan di Siarang-arang (Vanana Garden) seluas 12 ha.
  • Tanah di Huta Namora seluas 10 ha.
  • 1 unit rumah di jalan Patuan Anggi, Tarutung.
  • 4 unit rumah di jalan Sisingamangaraja, Tarutung.
  • 1 unit rumah di Tangsi depan Kantor Pengadilan Negeri Tarutung.
  • Rumah di jalan Diponegoro Tarutung (Salon).
  • Rumah di jalan Gelas Medan.
  • Rumah di jalan Gaperta Medan.
  • Rumah di Medan Baru.
  • Tanah di Panganan Lombu 25 m x 200 m = 5.000 m2
  • Belum termasuk Deposito Bupati.

D. PEMBOHONGAN PUBLIK
Masyarakat Taput lebih kurang 90% hidup dari pertanian namun pemerintah tidak pernah serius untuk meningkatkan pembangunan pertanian.

  1. Petani kopi sudah bertahun-tahun mengeluh atas penyakit kopi yakni biji busuk, namun pemerintah tidak pernah memberikan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi petani, sehingga petani kopi yang ada di sejumlah kecamatan harus menanggung sendiri.
  2. Petani tembakau dibohongi, karena bupati melaporkan pengembangan pertanian tembakau di Pagaran seluas 32 ha menyerap anggaran sebesar Rp.500 juta lebih, namun masyarakat tidak pernah mengetahui apalagi menikmati. Yang ada justru tembakau bupati puluhan hektar di Vanana Garden Siarang-arang. Dana untuk pengeringan tembakau sebesar Rp.94 juta lebih tidak pernah ada, karena petani mengeringkan tembakaunya sendiri. Dana pembinaan kelompok tani tembakau Rp.190 juta lebih yang kenyataannya pemerintah tidak pernah ada pembinaan dari pemerintah untuk rakyat petani, bahkan terkesan pemerintah tidak mau tahu dengan masalah petani tembakau.
  3. Pemerintah juga melakukan pembohongan, menganggarkan Rp.80 juta pertanian lobak yang tidak jelas rimbanya.
  4. Pengembangan petani kakao juga tidak ada perhatian. Dan masih banyak lagi masalah yang dialami masyarakat petani.

E. ANGGOTA DPRD SILUMAN

  1. Jumlah penduduk di mark-up 301.958 jiwa sesuai data yang diberikan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008, dan pada waktu yang sama bupati juga menandatangani jumlah penduduk berdasarkan data BPS sebanyak 272.000 jiwa. (Agar kejahatan ini dapat tertutupi maka Torang Lumbantobing menempatkan adik iparnya dan mantan ajudannya menduduki jabatan strategis di Dinas Catatan Sipil Tapanuli Utara).
  2. Artinya penggelembungan jumlah penduduk dari 272.000 jiwa menjadi 301.958 menambah beban Negara karena anggota DPRD dari 30 orang menjadi 35 orang. Sehingga 5 orang anggota siluman DPRD. Negara membiayai 5 anggota DPRD siluman.

F. ISSU UTAMA : PEMERINTAH TAPUT GAGAL

  1. Turunan Issu :
  • Usut korupsi oleh Bupati dan kroni-kroninya;
  • Kebijakan pemerintah Taput tidak pro rakyat;
  • Pemutasian PNS yang sewenang-wenang dan tidak manusiawi oleh bupati;
  • Realita petani Taput yang sangat miskin tidak sesuai dengan visi dan misi pemerintah;
  • Bupati dinilai tidak cakap dan bijak dalam memimpin Tapanuli Utara;
  • Penebangan hutan yang merusak lingkungan hidup.

  2. Target :

  • Tolak laporan keuangan Bupati Tapanuli Utara Tahun 2010;
  • Eksekusi Putusan Mahkamah Agung tentang Gugatan PNS terhadap SK Pemutasian PNS oleh Bupati;
  • Terbongkarnya/tereksposnya kasus korupsi Bupati dan kroni-kroninya;
  • Terbongkarnya kebobrokan kinerja Bupati Taput;
  • Tertangkapnya pelaku kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan aksi damai pada tanggal 18 Juli 2011 di depan gedung DPRD.

3.  Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara Menggugat :

  • Rakyat Taput mendesak pihak Kejaksaan dan KPK untuk mengusut adanya indikasi korupsi di jajaran pemerintahan Tapanuli Utara;
  • Rakyat Taput menggugat pihak eksekutif, legislative dan judikatif yang tidak becus dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap rakyat Taput;
  • PNS Taput yang tertindas akan bersatu dan berkumpul untuk besikap merdeka melawan setiap penindasan oleh bupati;
  • Petani Taput siap untuk tidak menerima beras miskin (raskin) sebagai sikap yang merdeka atas ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kualitas dan teknologi pertanian di Taput;
  • Hapuskan premanisme di Taput yang dipakai sebagai pelindung pemerintah dan usut tuntas pelaku pengeroyokan terhadap mahasiswa.

        Pernyataan ini disampaikan secara tertulis kepada DPRD Taput. Kepada Aliansi Masyarakat Taput diwakili juru bicara 5 orang : Alpa Simanjuntak, Sofian Simanjuntak, Goksan Simbolon, Sarwedi Gultom dan Gerhana Tumanggor, DPRD Taput berjanji akan menyikapinya dan akan memberikan jawaban dalam dua minggu ini. Menurut Drs. Alpa Simanjuntak, M.Pd  (Penanggungjawab demonstrasi) demonstrasi akan dilanjutkan ke DPR RI sampai ke KPK.

Seruan Jasa Sitompul: TIRU MORALITAS ALA YUKIO HATOYAMA

Tinggalkan komentar

Seruan Jasa Sitompul: TIRU MORALITAS ALA YUKIO HATOYAMA.

SEPUTAR PUTUSAN M.A. TERHADAP FATIMAH HUTABARAT

Tinggalkan komentar

        Putusan 6 bulan penjara yang dijatuhkan oleh M.A. beberapa waktu yang lalu terhadap Fatimah Hutabarat sangat disayangkan, karena dinilai suatu penzoliman. Terkait kerusuhan Pilkada Taput Tahun 2008 yang lalu, murni adalah suatu demonstrasi masyarakat Taput ke KPU Taput agar dihentikannya penghitungan suara dan menuntut dibatalkannya Pilkada karena telah terjadi kecurangan dimana salah satunya adalah terjadinya penggelembungan suara untuk memenangkan salah satu calon pada saat itu. Yang diperjuangkan Fatimah Hutabarat adalah Aspirasi Masyarakat dan bersama rakyatlah Fatimah Hutabarat berorasi agar Pilkada Ulang dilakukan karena telah terjadi kecurangan. Bilamana terjadi kerusuhan yang menyangkut kearah anarkis, kita pikir ini tidaklah terlalu berlebihan (masih dalam batas yang wajar) bila kita membandingkan kerusuhan-kerusuhan selama pilkada di tanah air yang sama  memakan korban jiwa. Kericuhan yang terjadi adalah spontanitas dari masyarakat yang lagi marah pada saat itu karena aspirasi mereka tidak ditanggapi.

        Sehubungan dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Fatimah Hutabarat seperti yang dituduhkan kepadanya terhadap salah seorang anggota KPU Taput, tidaklah demikian adanya dan ini semua telah dibenarkan yang bersangkutan. Dalam sidang di PN Tarutung, bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak benar ada kekerasan yang dilakukan terhadapnya pada saat peristiwa kericuhan itu berlangsung. Dan ini dikuatkan PN Tarutung pada tanggal 30/09/2009 membebasmurnikan Fatimah Hutabarat atas tuduhan yang tidak benar itu dengan Keputusan No.104/Pid.B/2009/PN.TRT.

        Yang membuat kita “bingung” kenapa justru Jaksa Penuntut yang sangat getol untuk menindaklanjuti permasalahan ini sementara si korban sendiri mengaku terang-terangan tidak pernah merasa dilecehkan atau menerima kekerasan pada peristiwa kerusuhan tersebut. “Ada apa dengan hukum?” Tentu saja ada muatan politis yang bergantung didalamnya. Namun apapun ujung pangkalnya, hukum telah dijatuhkan. Sebagai masyarakat yang cinta demokrasi tentu kita hanya bisa prihatin terhadap hukum di Negara ini. Fatimah Hutabarat masuk LP bukanlah karena suatu tindakan kriminal, akan tetapi sebuah penzoliman yang telah disponsori oleh orang-orang yang selama ini menganggapnya sebagai “Momok” atau “Ancaman” atas kesalahan dan ketidakbenaran yang telah mereka lakukan di Taput.

        Kini kita kembali diuji tentang sulitnya memperjuangkan kebenaran dari sebuah demokrasi dan Fatimah Hutabarat masuk bui demi memperjuangkan “Aspirasi Masyarakat Tapanuli Utara” dimana beliau patuh terhadap hukum dan segala Undang-undang yang berlaku di Negara ini, terlepas dari kesalahan atau tidak, hanya masyarakatlah yang bisa menilainya.

        Yang pasti Pilkada Ulang di Taput yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bukri nyata bahwa kecurangan telah terjadi pada saat itu dan siapapun yang terlibat didalamnya untuk mensponsori kecurangan itu masih menjadi sebuah “misteri” sampai saat ini.

        Dan apa yang telah diperjuangkan Fatimah Hutabarat pada saat itu adalah sebuah konsekwensi dari mahalnya sebuah kebenaran… “Salam Restorasi!!!”

Ditulis Oleh :   BOB CANDRA  (Pengurus NasDem Kec. Tarutung) 28/05/2011

MERAUP KEUNTUNGAN LEWAT TANAMAN UBI KAYU

3 Komentar

        Merujuk artikel dalam blog sebelumnya “Langkah Meningkatkan Basis Pertanian”, maka kiat mendukung langkah tersebut dengan mengolah lahan kosong menjadi hamparan tanaman ubi kayu (Manihot esculenta). Dapat kita buat hitung-hitungan dalam proses penanaman ubi. Biaya pengolahan dalam 1 Ha lahan dengan traktor Rp.750.000,- (Subsidi pemerintah), Rp.1.800.000,- (Sosial AMPD), Rp.3.000.000,- (Swasta), dapat kita ambil jalan tengah harga olahan traktor Rp.2.000.000,-. Bibit Ubi Racun dari Laguboti atau P. Siantar Rp.1.000.000,-. Pupuk/Obat-obatan Rp.1.000.000,-. Tenaga penanaman Rp.1.000.000,-. Tenaga panen Rp.80,-/kg. Atau dapat kita buat rekapitulasi seperti di bahwah ini :

  1. Pengolahan Traktor (3 x olah) : Rp. 2.000.000,-
  2. Bibit                                                     : Rp. 1.000.000,-
  3. Pupuk/Obat-obatan                      : Rp. 1.000.000,-
  4. Upah penanaman                           : Rp. 1.000.000,-
  5. Upah pemanenan                           : Rp. 4.000.000,-
  6. Dll                                                         : Rp. 1.000.000,-

Jumlah                      : Rp.10.000.000,-

        Untuk 1 Ha tanaman ubi dapat memproduksi 50 ton dalam tempo 8-11 bulan setelah penanaman. Harga ubi/kg dari petani Rp.600,-/kg. Maka 50.000 x Rp.600,- = 30.000.000,-/Ha – Rp.10.000.000,- = Rp.20.000.000,-. Maka penghasilan bersih hasil panen dalam tempo 1 tahun per hektar adalah Rp.20.000.000,-

        Berdasarkan hitung-hitungan tersebut di atas bahwa petani seyogianya membutuhkan dana membuka lahan kosong menjadi tanaman ubi sebesar Rp.10.000.000,- /Ha. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa kendala petani dalam membuka lahan kosong tersebut adalah masih sulitnya alat-alat pertanian, modal pengolahan dan pemasaran ubi. Jika hal tersebut terealisasi, akan memungkinkan petani hidup makmur dan sejahtera. Selamat mencoba!

LANGKAH MENINGKATKAN BASIS PERTANIAN

1 Komentar

          Kabupaten Tapanuli Utara merupakan daerah berbasis pertanian. Oleh karena itu, langkah sistematis harus dilakukan demi membentuk petani yang mandiri dengan dibarengi langkah nyata. Bidang pertanian harus membuat petani bangkit dan sejahtera. Jadi perlu diciptakan program bermuara langsung kepada kepentingan pertanian.

          Pertanian merupakan andalan utama masyarakat Tapanuli Utara dalam kelangsungan hidup mereka. Oleh sebab itu pemerintah diharapkan mensuport para petani dengan serius dan rutin melakukan pembinaan di lapangan. Sebenarnya keseriusan petani saat ini sudah tergolong maju, hanya saja mereka belum didukung sarana dalam meningkatkan produksi pertanian mereka. Para petani hanya mengharapkan dari tanaman yang secara rutinitas dan manual mereka kerjakan semampunya dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari, padahal masih banyak lahan kosong yang siap olah. Tentunya diperlukan sarana peralatan canggih dan modal selain pemasaran hasil pertanian.

          Pemkab Taput saat ini menyediakan 12 unit traktor untuk mensubsidi para petani, itupun tidak dapat maksimal beroperasi karena alasan rusak dan lain-lain. Akhirnya para petani digilir sehingga bisa menunggu giliran sampai setahun. Pengolahan lahan yang baru dibuka dibutuhkan tiga kali pengolahan (bajak I, bajak II dan rotary) dengan subsidi dari Pemkab seharga Rp.750.000,- siap tanam. Seringkali setelah pengolahan pertama (bajak I) harus menunggu lama baru giliran bajak II, sementara ilalang sudah kembali bertumbuh membuat petani menjadi enggan mengolah lahannya karena menganggapnya percuma.

          Untuk itulah pemerintah harus menyikapi hal ini. Untuk daerah hamparan seperti Kec.Siborongborong, Pagaran, Sipahutar, Pangaribuan, Garoga dan Parmonangan dibutuhkan subsidi paling sedikitnya 5 unit traktor perkecamatan dan kecamatan lainnya 2 unit traktor plus hand traktor. Disamping itu perlu dipikirkan subsidi modal mulai dari pengolahan hingga masa panen. Dan terakhir sasaran pemasaran hasil pertanian yang dijamin oleh pemerintah dengan harga yang memadai.

          Kalau ketiga langkah tersebut dapat disuport, maka para petani dapat dipastikan akan semakin bersemangat. Karena para petani bukan lagi hanya mengandalkan tanaman yang selama ini mereka kerjakan sesuai kemampuan mereka. Dengan adanya subsidi tersebut para petani diharapkan sudah mampu menabung. Kalau para petani sudah mampu menabung, berarti mereka baru dikategorikan makmur dan sejahtera. Maka keberhasilan pertanian menjadi ukuran keberhasilan pemerintah daerah. Lahan kosong yang tersisa di Kabupaten Tapanuli Utara ini akan menjadi hamparan pertanian. (Ferdinan Markus Simatupang, SH)

Kisah Perjuangan Demokrasi di Taput : “KETUA UMUM AMPD FATIMAH HUTABARAT MASUK BUI”

1 Komentar

           Fatimah Hutabarat, Ketua Umum LSM Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi (AMPD) akhirnya menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Tarutung pada hari Jumat 20 Mei 2011 untuk menjalani hukumannya selama 6 (enam) bulan penjara yang telah divonis MA pada 20 September 2010. Sebelumnya Fatimah Hutabarat telah divonis bebas murni oleh PN Tarutung 30/09/2009 yang lalu atas dakwaan perbuatan tidak menyenangkan terhadap mantan anggota KPUD Taput Lambas Hutasoit. Keputusan itu dinilai sarat kepentingan politik sebab tidak seorangpun saksi-saksi dalam persidangan yang menyatakan Fatimah Hutabarat melakukan tindakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Lambas Hutasoit sendiri mengaku tidak pernah merasa diperlakukan tidak baik oleh Fatimah Hutabarat, bahkan Lambas Hutasoit salah satu dari tiga orang anggota KPUD Taput yang mendukung diadakannya Pemilukada Ulang karena ditemukan penggelembungan dan manipulasi data pemilih.

              Pada saat itu, 28 Nopember 2008 ribuan massa mengepung Kantor KPU menuntut penghentian penghitungan suara dan menuntut Pilkada Ulang. Massa ketika itu yang telah diluapi emosi secara spontanitas membakar Kantor KPUD Taput. Pada kejadian itu hadir 4 (empat) pasangan kandidat termasuk Fatimah Hutabarat untuk menenangkan massa. Perjuangan diteruskan ke MK, dimana MK akhirnya memutuskan Pilkada Ulang.

            Fatimah Hutabarat mengatakan “Saya taat hukum, biar saya jalani hukuman yang telah diputuskan MA walaupun saya tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang telah dituduhkan, inilah harga sebuah demokrasi, saya akan pertaruhkan demi tegaknya demokrasi di Tapanuli Utara”. Dukungan demi dukungan mengalir kepada Fatimah Hutabarat agar beliau tetap tegar menghadapi semuanya, sebab masyarakat Taput sudah tahu bahwa Fatimah Hutabaratlah yang berani pada barisan depan dalam memperjuangkan kehendak rakyat. Para pendukung Fatimah Hutabarat turut berdoa dan turut mengantarkan beliau ke Lapas Siborongborong. (Ferdinan Markus Simatupang, SH)

Older Entries