Mendampingi mahasiswa yang mengadakan demonstrasi di gedung DPRD Taput yang sudah digelar mulai tanggal 18 Juli 2011 hingga 25 Juli 2011, maka berbagai lapisan masyarakat termasuk LSM-AMPD, SPSI, PNS dan mahasiswa bergabung dengan nama Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara yang dimotori oleh Drs.Alpa Simanjuntak,M.Pd, Ir.Lunggor Panggabean, Sofian Simanjuntak (PNS), Goksan Simbolon, Markus Simatupang,SH, Jhonson Sihombing, SH (AMPD), Sarwedi Gultom (Masyarakat), Albert Simorangkir (SPSI), Panca N. Dongoran, Gerhana Tumanggor, Year Sinambela (Mahasiswa/Formatur) menyampaikan sikap kepada DPRD atas setiap persoalan yang terjadi di Tapanuli Utara termasuk kebijakan pemerintah (Bupati) yang tidak pro terhadap masyarakat.

Adapun persoalan yang dimaksud dilampirkan dalam Suara Aliansi Masyarakat Taput Menggugat sbb:

A.   KEBIJAKAN BUPATI YANG TIDAK PRO RAKYAT

  1. Pembangunan Kantor Buipati yang menghabiskan anggaran sebesar Rp.18 milyar, di tengah keterpurukan rakyat yang masih miskin dengan sebahagian besar rakyatnya masih memakan Beras Miskin (Raskin).
  2. Tidak adanya pembenahan infastruktur yang berkualitas yang sangat vital bagi kelangsungan hidup rakyat, seperti jalan dan jembatan yang banyak rusak, irigasi pertanian yang banyak tidak berfungsi dengan baik.
  3. Hasil audit BPK tidak pernah dipublikasikan oleh DPRD Taput, seolaholah ada kerja sama pihak eksekutif dan legislative (konsorsium).
  4. Silpa APBD Tapanuli Utara T.A. 2010 sebesar Rp.53 millyar, apakah karena efisiensi atau ketidakmampuan SKPD, sedangkan banyak pembangunan yang belum terealisasi dengan alas an anggaran terbatas.
  5. Adanya indikasi mark-up dalam proyek-proyek Pemkab Taput, seperti dalam proyek pengadaan sepeda motor Kepala Desa yang tidak transparan dan cacat hukum, dan diduga banyak dimonopoli oleh keluarga besar Torang Lumbantobing.
  6. Proyek di Tapanuli Utara diduga dimonopoli oleh keluarga besar bupati.
  7. Nepotisme bupati Tapanuli Utara melalu: Sekretaris Daerah adalah ipar bupati (anak tulangnya) dan Kabag. Umum adalah ipar bupati (adik istri bupati).
  8. Pemda tidak peduli dengan honor Kepala Desa di Tapanuli Utara, karena honor Kepala Desa jauh lebih kecil disbanding gaji Sekretaris Desa dan Sekretaris Desa sudah berobah menjadi staf Kantor Camat.
  9. Adanya silpa anggaran tahun 2009 sebesar Rp.59 millyar.

 

B.  PENINDASAN TERHADAP PNS DAN PENDIDIKAN

  1. Mutasi PNS dan pejabat eselon yang sewenang-wenang tidak sesuai dengan system dan mekanisme pembinaan PNS. Seperti pada kasus bapak Sihite guru SMA Negeri Pagaran dan istrinya ibu H.Pakpahan pegawai SMA Negeri Pagaran. Bupati melalui BKD dan dinas pendidikan memaksa pisah ranjang dengan memindahkan satu di Pangaribuan dan satu ke Parmonangan, anak-anaknya entah kemana. Dan ada ratusan PNS yang bernasib sama.
  2. Ada ratyusan PNS yang dimutasi dengan periode yang sangat singkat (triwulan), yang artinya bisa seorang PNS dimutasi sebelum Raport Tahunan Pegawai keluar.
  3. Tidak dieksekusinya hasil Putusan PTUN tentang gugatan mutasi PNS. Artinya bupati sebagai tergugat tidak mengakui Putusan PTUN dan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.
  4. Terjadinya pembodohan dalam dunia pendidikan di Tapanuli Utara dengan adanya rekayasa penaikan persentase kelulusan siswa dengan memberikan kunci jawaban Soal UN kepada murid kepada pengawas ujian.

 

 

C.   KASUS DUGAAN KORUPSI BUPATI DAN PEJABAT TERKAIT

  1. Pembangunan air minum di Sipahutar yang sudah tiga tahun dengan anggaran Rp. 5 millyar lebih sampai sekarang belum beroperasi, kembali dianggarkan untuk perawatan.
  2. Usut tuntas pengadaan kereta dinas Kepala Desa sebanyak 242 unit tanpa tender.
  3. Usut tuntas dugaan korupsi pembangunan pajak Siborong-borong lebih Rp.14 millyar dan pajak pagaran Rp.2,8 millyar.
  4. Usut dana bantuan sosial PAPBD tahun 2008 sebesar Rp.1,2 millyar yang diduga digunakan untuk dana kampanye Toluto.
  5. Usut tuntas DAU Desa yang telah bermasalah sejak tahun 2004 sampai tahun 2011 (semenjak Torang Lumbantobing menjadi bupati sampai sekarang.
  6. Usut tuntas aliran dana abadi pendidikan sebesar Rp.1 millyar.
  7. Usut tuntas masalah Paket Natal tahun 2008.
  8. Usut tuntas dana Pentas Seni, sementara dana yang diberikan hanya salam tempel tanpa memperdulikan kerugian yang dialami Camat dan jajarannya dan hanya ajang kampanye terselubung untuk Torang Lumbantobing di Pilkada periode keduanya.
  9. Dana Perobatan Bupati Tapanuli Utara sebanyak Rp.550,- telah melanggar PP. No.109 Tahun 2000 pasal 8.
  10. Usut tuntas harta kekayaan Torang Lumbantobing yang diduga dari korupsi menjadi bupati. Inilah harta bupati yang sangat fantastis. Waktu mendaftar menjadi calon bupati Taput periode 2009-2014 harta kekayaan bupati Torang Lumbantobing adalah Rp.850 juta. Dalam tempo tiga tahun, kekayaannya melonjak sangat cepat, yaitu berupa harta bergerak dan tidak bergerak (tanah dan bangunan) sebagai berikut :

Ø  Tanah dan bangunan di Siarang-arang (Vanana Garden) seluas 12 ha.

Ø  Tanah di Huta Namora seluas 10 ha.

Ø  1 unit rumah di jalan Patuan Anggi, Tarutung.

Ø  4 unit rumah di jalan Sisingamangaraja, Tarutung.

Ø  1 unit rumah di Tangsi depan Kantor Pengadilan Negeri Tarutung.

Ø  Rumah di jalan Diponegoro Tarutung (Salon).

Ø  Rumah di jalan Gelas Medan.

Ø  Rumah di jalan Gaperta Medan.

Ø  Rumah di Medan Baru.

Ø  Tanah di Panganan Lombu 25 m x 200 m = 5.000 m2

Ø  Belum termasuk Deposito Bupati.

 

D.   PEMBOHONGAN PUBLIK

Masyarakat Taput lebih kurang 90% hidup dari pertanian namun pemerintah tidak pernah serius untuk meningkatkan pembangunan pertanian.

  1. Petani kopi sudah bertahun-tahun mengeluh atas penyakit kopi yakni biji busuk, namun pemerintah tidak pernah memberikan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi petani, sehingga petani kopi yang ada di sejumlah kecamatan harus menanggung sendiri.
  2. Petani tembakau dibohongi, karena bupati melaporkan pengembangan pertanian tembakau di Pagaran seluas 32 ha menyerap anggaran sebesar Rp.500 juta lebih, namun masyarakat tidak pernah mengetahui apalagi menikmati. Yang ada justru tembakau bupati puluhan hektar di Vanana Garden Siarang-arang. Dana untuk pengeringan tembakau sebesar Rp.94 juta lebih tidak pernah ada, karena petani mengeringkan tembakaunya sendiri. Dana pembinaan kelompok tani tembakau Rp.190 juta lebih yang kenyataannya pemerintah tidak pernah ada pembinaan dari pemerintah untuk rakyat petani, bahkan terkesan pemerintah tidak mau tahu dengan masalah petani tembakau.
  3. Pemerintah juga melakukan pembohongan, menganggarkan Rp.80 juta pertanian lobak yang tidak jelas rimbanya.
  4. Pengembangan petani kakao juga tidak ada perhatian. Dan masih banyak lagi masalah yang dialami masyarakat petani.

 

E.   ANGGOTA DPRD SILUMAN

  1. Jumlah penduduk di mark-up 301.958 jiwa sesuai data yang diberikan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008, dan pada waktu yang sama bupati juga menandatangani jumlah penduduk berdasarkan data BPS sebanyak 272.000 jiwa. (Agar kejahatan ini dapat tertutupi maka Torang Lumbantobing menempatkan adik iparnya dan mantan ajudannya menduduki jabatan strategis di Dinas Catatan Sipil Tapanuli Utara).
  2. Artinya penggelembungan jumlah penduduk dari 272.000 jiwa menjadi 301.958 menambah beban Negara karena anggota DPRD dari 30 orang menjadi 35 orang. Sehingga 5 orang anggota siluman DPRD. Negara membiayai 5 anggota DPRD siluman.

 

F.   ISSU UTAMA    :   PEMERINTAH TAPUT GAGAL

  1. Turunan Issu :

Ø  Usut korupsi oleh Bupati dan kroni-kroninya;

Ø  Kebijakan pemerintah Taput tidak pro rakyat;

Ø  Pemutasian PNS yang sewenang-wenang dan tidak manusiawi oleh bupati;

Ø  Realita petani Taput yang sangat miskin tidak sesuai dengan visi dan misi pemerintah;

Ø  Bupati dinilai tidak cakap dan bijak dalam memimpin Tapanuli Utara;

Ø  Penebangan hutan yang merusak lingkungan hidup.

  1. Target :

Ø  Tolak laporan keuangan Bupati Tapanuli Utara Tahun 2010;

Ø  Eksekusi Putusan Mahkamah Agung tentang Gugatan PNS terhadap SK Pemutasian PNS oleh Bupati;

Ø  Terbongkarnya/tereksposnya kasus korupsi Bupati dan kroni-kroninya;

Ø  Terbongkarnya kebobrokan kinerja Bupati Taput;

Ø  Tertangkapnya pelaku kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan aksi damai pada tanggal 18 Juli 2011 di depan gedung DPRD.

  1. Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara Menggugat :

Ø  Rakyat Taput mendesak pihak Kejaksaan dan KPK untuk mengusut adanya indikasi korupsi di jajaran pemerintahan Tapanuli Utara;

Ø  Rakyat Taput menggugat pihak eksekutif, legislative dan judikatif yang tidak becus dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap rakyat Taput;

Ø  PNS Taput yang tertindas akan bersatu dan berkumpul untuk besikap merdeka melawan setiap penindasan oleh bupati;

Ø  Petani Taput siap untuk tidak menerima beras miskin (raskin) sebagai sikap yang merdeka atas ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kualitas dan teknologi pertanian di Taput;

Ø  Hapuskan premanisme di Taput yang dipakai sebagai pelindung pemerintah dan usut tuntas pelaku pengeroyokan terhadap mahasiswa.

Pernyataan ini disampaikan secara tertulis kepada DPRD Taput. Kepada Aliansi Masyarakat Taput diwakili juru bicara 5 orang : Alpa Simanjuntak, Sofian Simanjuntak, Goksan Simbolon, Sarwedi Gultom dan Gerhana Tumanggor, DPRD Taput berjanji akan menyikapinya dan akan memberikan jawaban dalam dua minggu ini.

About these ads